Tampilkan postingan dengan label pesantren. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pesantren. Tampilkan semua postingan

IPM NTB Meningkat Diatas Pertumbuhan Nasional


Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTB mengalami peningkatan diatas pertumbuhan IPM Nasional yang hanya tumbuh sebesar 0,94 persen.

Pembangunan manusia di provinsi NTB tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya IPM sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan,kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

"IPM Provinsi NTB dari 64,31 persen tahun 2014 menjadi 65,18 persen pada tahun 2015 atau meningkat 1,36 persen. Peningkatan ini diatas pertumbuhan IPM nasional yang tumbuh sebesar 0,94 persen," terang Kepala BPS NTB, Wahyudin, Rabu (15/6).

Pada tahun 2015, menurut Wahyudin, IPM di NTB masih dalam kelompok "sedang", masih sama dengan tahun 2014, namun demikian pertumbuhan IPM NTB tertinggi diantara provinsi lain sehingga masuk dalam kategori "top mover", tahun 2015 diikuti provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Barat.

Selama periode 2014-2015, lanjutnya, seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan, "bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 65,38 tahun, meningkat 0,48 tahun (5,8 bulan) dibandingkan sebelumnya, anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13.04 tahun, meningkat 0,33 tahun (4 bulan) dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pemduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,71 tahun (setara kelas VII SLTP), menimgkat dibanding tahun sebelumnya, demikian juga pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp 9,24 juta pada tahun 2015, meningkat Rp 254 ribu dibanding tahun sebelumnya," paparnya.

Sedangkan pertumbuhan IPM per Kabupaten Kota di NTB, Lombok Barat naik 1,73 persen, Lombok Tengah naik 1,39 persen, Lombok Timur naik 1,22 persen, Sumbawa naik 1,64 persen, Dompu naik 1,61 persen, Bima naik 1,39 persen, Sumbawa Barat naik 1,77 persen, Lombok Utara naik 1,63 persen, sedangkan Kota Mataram naik 0,58 persen dan Kota Bima naik 1,05 persen.

Sumber: mataramnews

Kabupaten Tulung Agung Belajar Konsep Pendidikan Kota Mataram


Pemerintah Kabupaten Tulung Agung beserta jajaran Dewan Pendidikan melakukan lawatan ke Kota Mataram guna mempelajari konsep dan menambah wawasan terkait dengan dunia pendidikan. Rombongan ini mencapai lebih dari 50 orang yang terdiri dari unsur Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajarannya, dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP, dan SMA sederajat. Turut dalam rombongan yang dipimpin Ketua Dewan Pendidikan Supriyono, SE, M.Si yang juga Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur di antaranya Wakil Bupati Tulungagung Drs. H. Maryoto Birowo, MM.

Dalam kesempatan itu, Supriyono mengakui bahwa perhatian Pemerintah Kota Mataram pada dunia pendidikan sangat memadai. Sebagai ibukota provinsi, Mataram dinilai telah mampu mengatasi permasalahan pendidikan. Dengan kemampuan fiskal lebih dari Rp 1,3 triliun, Kota Mataram berhasil mengawal kebijakan pemerintah pusat di bidang pendidikan. Sesuai amanat UU lanjutnya, 20 persen alokasi APBD diperuntukkan untuk dunia pendidikan, namun hal tesebut dinilai belum memadai dalam memajukan dunia pendidikan.

Diakuinya selama ini, stigma pendidikan gratis tidaklah sepenuhnya tepat. Dalam mengelola dunia pendidikan, termaktub di dalamnya berbagai jenis program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sebagai aktor kemajuan dari dunia pendidikan. Hal lain yang tidak kalah penting yakni sarana dan prasarana pendidikan dalam memfasilitasi jutaan pelajar mulai dari tingkat dasar hingga menengah menelan biaya yang tidak sedikit. Karenanya, dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata namun juga perlu didukung oleh mitra pemerintah lainnya.

Senada dengan Ketua Dewan Pendidikan, Wakil Bupati Tulungagung juga menyebutkan, Pemerintah Kabupaten tetap berupaya mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai dalam mendorong percepatan kemajuan pendidikan di wilayahnya. Dengan rasio belanja aparatur sebesar 52 persen lebih dan rentang fiskal Rp 2,6 triliun lebih, pihaknya berupaya terus menambah alokasi pada sektor pendidikan. Selain mengapresiasi dunia pendidikan, hal lain yang tidak kalah penting mendapat perhatian Wabup Tulungagung yakni kerukunan antar ummat beragama. Meski berlabel Pulau Seribu Masjid, namun rumah ibadah ummat lainnya banyak dijumpai berdampingan dengan rumah ibadah umat Islam. Toleransi yang tinggi dan sikap tenggang rasa masyarakat Kota Mataram mendapat pujian dari politisi senior Tulungagung tersebut. Pihaknya berjanji akan melakukan lawatan spesifik mempelajari kerukunan antar ummat beragama di Kota Mataram.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, S.Sos, MH mengaku sangat berbahagia dan berbangga, Mataram mendapat kepercayaan sebagai lokasi kunjungan kerja. Meski tidak memiliki luas wilayah dan kekayaan alam seperti yang dimiliki Tulungagung, Mataram memiliki sumber daya manusia yang cukup handal. Hal tersebut tidak terlepas dari pola pendidikan karakter yang tidak hanya didapat di dunia pendidikan namun juga dalam pergaulan di tengah tengah masyarakat.

Di Mataram lanjut Wawali, angka partisipasi sekolah sangat tinggi, demikian pula angka putus sekolah yang terus dapat ditekan. Di sisi lain angka lama sekolah di Kota Mataram lebih dari 10 tahun. Karenanya pihaknya tengah berupaya untuk mendorong angka lama sekolah menjadi 12 tahun atau tuntas belajar hingga di tingkat Sekolah Menengah Atas. “Upaya ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat, provinsi, alokasi APBD Kota Mataram dan mitra dunia pendidikan melalui Komite yang turut serta memajukan dunia pendidikan di Kota Mataram,” tandasnya.

Sumber: samawarea

Siswa Miskin Gratis Biaya Sekolah di SMAN 2 Praya


SMAN 2 Praya, salah satu sekolah favorit di Kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan sekolah gratis kepada siswa sangat miskin dan diskon 50 persen bagi siswa kategori miskin.

Kepala SMAN 2 Praya, Drs. H. Masri menjelaskan, program sekolah gratis tersebut sebagai salah satu upaya mendukung pemerintahan Presiden Jokowi Widodo yang pro terhadap rakyat miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan memadai.

“Sebelum menentukan siswa tersebut miskin dan sangat miskin, kami menerjunkan tim verifikasi langsung ke rumah siswa yang telah terdaftar, dibuktikan dengan Jamkesmas, KPS maupun surat keterangan miskin dari pemerintah desa/kelurahan,” jelas Masri di kantornya.

Untuk siswa sangat miskin, tegas Masri, akan dibebaskan dari segala biaya pendidikan sejak baru masuk hingga tamat, dan untuk siswa miskin diberikan kelonggaran biaya dengan pemotongan hingga 50 persen biaya. “Sampai saat ini jumlah siswa sangat miskin dan siswa miskin di SMAN 2 Praya terdaftar sebanyak 272 orang siswa,” sebut Masri.

Beberapa biaya lain yang juga digratiskan oleh SMAN 2 Praya sejak dirinya menjadi Kepala Sekolah, katanya, biaya pas photo untuk kelengkapan Ujian Nasional, biaya sampul raport untuk kelas X yang biasanya sebesar Rp25 ribu per siswa. “Biaya pas photo dan sampul buku raport ini memang cukup banyak jumlahnya, namun kami memberikannya secara cuma-cuma,” tandas Masri.

Program unggulan yang tak kalah pentingnya di SMAN 2 Praya, yakni peningkatan Iman dan Taqwa bagi seluruh siswa. Setiap hari dimulai pukul 06.30 Wita, seluruh siswa berkumpul di halaman sekolah diharuskan mengaji dengan membaca do’a-do’a dan surat yaasin sebelum memasuki ruang belajar.

Masri menyadari, untuk membentuk pribadi yang taat terhadap ajaran-ajaran agama harus dimulai sejak dini. “Untuk itu kami berusaha menggembleng para siswa dengan membekalinya dengan keimanan dan ketaqwaan yang kokoh sebagai fondasi menjalani hidup dan kehidupan ini,” ujar H. Masri.

Sumber: lombokita
Foto: ikelas

Sekolah Rakyat Bagi Anak-Anak Putus Sekolah di Dompu NTB


Sekolah Rakyat didirikan sejak Juli 2014 oleh Agus Setyawan dan Yani Aryanto. Ada 12 lokasi belajar yang biasanya menempati lahan-lahan di salah satu rumah penduduk, halaman masjid, puskesmas, dan tempat lain yang bisa dipakai untuk kegiatan belajar. Satu kelas Sekolah Rakyat diikuti 60 murid, anak-anak pelajar SD dan SMP serta mereka yang putus sekolah. Ada tiga kelas yaitu pagi, siang, sore, dengan durasi 60 menit setiap belajar. Anak-anak diajarkan pelajaran Bahasa Inggris, Ilmu Komputer, dan baca Al-Quran. Yang juga ditekankan dalam setiap pertemuan belajar adalah gagasan tentang pentingnya menata masa depan. “Anak-anak di Dompu kebanyakan tumbuh tanpa cita-cita. Nggak punya mimpi karena fasilitas yang terbatas.” kata Yani Aryanto kepada dewi.
Yang menarik dari Sekolah Rakyat adalah syarat anak untuk ikut belajar. Anak-anak di Dompu yang akan mengikuti kelas wajib membawa 50 sampah plastik. Sampah ini digunakan sebagai tiket masuk kelas di Sekolah Rakyat.

Bukan tanpa alasan syarat ini dibikin. Para pendiri Sekolah Rakyat merasa perlu meningkatkan kesadaran anak-anak untuk menjaga kebersihan. Sekolah Rakyat saat ini memiliki 22 tenaga pengajar. Relawan pengajar adalah guru honorer dan mahasiswa di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ada lebih dari 600 orang murid yang ditangani relawan pengajar.

Sumber: dewimagazine
Foto: kbr

Seribu lebih Anak Putus sekolah di Kabupaten Sumbawa


Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa untuk kategori anak nakal putus sekolah dalam kurun waktu dua tahun terakhir tercatat 1.041 orang kendati telah tertangani sebanyak 360 orang.
Drs. Ahmad, Kabid Pembinaan anak dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa mengatakan,data tersebut setiap tahunnya bertambah.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini terus saja bertambah,ungkapnya tanpa merinci prosentase pertumbuhannya.
Untuk memberikan pembinaan kepada anak nakal tersebut,kata dia,Dinas Sosial akan melakukan pelatihan kewirausahaan terhadap dua kelompok bersama (KUBE) anak nakal di Kecamatan Unter Iwis dan kecamatan Moyo Hilir sebanyak 20 orang, 5 hingga 12 mei mendatang.
Pelatihan tersebut  juga akan dilakukan juga kepada kelompok lain yang sudah terdata di Disos,itu dilaksanakan jika dananya tersedia, jelasnya.

Sementara itu,jumlah usia lanjut (lansia) di kabupaten Sumbawa tercatat 5.076 orang tersebar diseluruh desa dan kecamatan,pihaknya akan melakukan penanganan sebanyak 502 orang sampai tahun 2008 ini.
data lansia itu masih banyak,akn tetapi yang kami masukkan kedalam data base adalah lansia yang kurang mampu secara sosial,ekonomi dan kurang mapan,katanya.

Sumber: sumbawakab
Foto: smk2singosari

Relevansi Kritik Kultural Postmodern bagi pendidikan


Istilah Postmodernisme, sulit untuk diberi batasan pengertian yang pasti. Dibandingkan dengan “isme-isme” lain, “Postmodernisme” relatif umurnya masih amat pendek, dan sosoknya juga masih samar. Faham ini mulai dikenal di Indonesia dan cukup ramai diperbincangkan di media massa dan di beberapa seminar, baru pada awal tahun 1990-an. Kedudukannya masih kontroversial. Ada yang mendukungnya dengan penuh semangat dan menyebarluaskannya. Ada yang menolaknya dan menganggapnya sebagai virus yang berbahaya. Ada pula yang tetap apatis dan menganggapnya tidak penting untuk diperhatikan (J. Sudarminta, 2010).

Post-modernism adalah suatu era yang mencoba menutupi kekurangan-kekurangan era modern. Meskipun harus diakui tidak sedikit muncul konsepsi yang bersifat kontrovesrsial. Salah satu key word atau diktum kalangan post-modernis adalah all is difference, suatu diktum yang sangat kontradiktif dengan proyek modernisme, yaitu universe. Konsepsi all is difference dimaksudkan bahwa tidak ada unifikasi realitas obyektif dan tidak ada pusat dunia yang pasti; yang ada adalah perbedaan pandangan dan perspektif. Begitu juga semangat yang dibangun tidak lagi semangat optimisme, tetapi yang dibangun adalah semangat pesimisme.

Post-modernisme secara kontradiktif menolak asumsi-asumsi modernisme di dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan kebenaran dan rasionalisme. Modernisme menganggap bahwa kebenaran sejati didapat dari rasionalisasi murni. Tetapi pendapat ini, di era post-modern, dirubah menjadi kebenaran tidak saja terbatas pada dimensi rasionalistik saja. Ini artinya post-modernisme menolak anggapan bahwa intelektual manusia merupakan satu-satunya penentu kebenaran. Tetapi di sana ada bagian-bagian yang dianggap lebih valid disamping rasio yakni emosi dan intuisi.

Menurut Hutchinson, FP (1996) dalam Sastrapratedja (2009 : 14) bahwa diskursus postmodern menyentuh pula pendidikan. Diskursus postmodernis akan mempertanyakan berbagai kecenderungan masa kini di bidang pendidikan: Pendidikan atas dasar proyek modernitas lebih menyadarkan diri pada rasio instrumental, sehingga penguasaan teknologis disamakan dengan perkembangan manusiawi. Sebagaimana dikatakan E. Boulding, akibat dari pendekatan yang terpaku pada teknologi sangat terasa secara luas dalam sistim pendidikan masyarakat industrial, yang tidak menyisakan tempat bagi imaginasi mental, yang menjadi ciri berkembangnya peradaban besar . Pembelaran sains dan teknologi yang berdasarkan rasio instrumental itumempersempit gambaran masa depan.

I.Prigogine dalam from Being to becoming : Time and Complexity in the Physical Science mengatakan, “abad kita adalah suatu abad eksplorasi : bentuk baru seni, musik, keusestraan dan bentuk baru sains. Dewasa ini menjelang akhir abad ini, kita tak dapat mempridiksikan kemana babak baru sejarah manusia akan membawa kita, tetapi apa yang pasti adalah bahwa babakan sejarah baru ini telah melahirkan suatu dialog baru antara alam dan kemanusiaan. Jadi Postmodernisme mengajak kita untuk tidak terpaku pada dan memaksakan “metanarasi”, paradigma ilmu pengetahuan yang tunggal dan abadi (Hutchinson dalam Sastrapratedja, 2009).

Lebih lanjut dikatakannya di dalam banyak sekolah kita, matematika dan berbagai ilmu fisika dan biologoi disajikan sebagai seperangkat pengetahuan dan bukan sebagai cara untuk secara kritis menafsirkan kecenderungan empiris dan megeksplorasi berbagai alternatif. Pendidikan berperan membuka imaginasi seluas mungkin pada peserta didik. Sekolah harus berpartisipasi dalam mempermasalahkan makna sains dan teknologi yang berabad-abad diterima. (Sastrapratedja, 2009).

Menurut Nurani Soyomukti (2010 : 454) menyatakan Postmodernisme adalah gerakan pemikiran dan filsafat baru yang pengaruhnya dalam teori dan praktik pendidikan cukup besar. Alex Callinicos dalam bukunya “Againts Postmodernism menggambarkan dengan baik bagaimana postmodernism meluas dan bagaimana cara pandangnya menyeruak dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Kaum postmodernis yang anti universalitas dan anti objektivitas menganggap tiap individu atau komunitas atas nama keberagaman dan keunikan budaya masing-masing dibiarkan menafsirkan makna dari ketidaktauan akan gambaran riil tentang dunia yang terus berkembang.

Pemikiran Postmodernisme, sadar atau tidak, telah diterima oleh masyarakat kita khususnya kaum terpelajar. Bahkan pemikiran ideologisnya juga merambah dan meluas, merasuki cara berpikir masyarakat kita. Di Indonesia kehadiran postmodernism telah menghadirkan diskusi yang panjang, baik yang pro maupun yang kontra namun perdebat tersebut terlalu meluas sehingga tidak memperhatikan dan mendalami konteks sosial dan institusional. Akibatnya banyak persoalan yang mendasar belum dapat dipecahkan. Postmodernisme hanya sejenis eksperimen intelektual yang kenes tidak lebih dari teori yang bersandar pada permainan bahasa (language game) yang justru membuat kalangan terpelajar lupa pada realitas penindasan yang membutuhkan keyakinan filsafat yang mampu mengubah secara mendasar kapitalisme modern yang mengglobal.

Dalam proses pembelajaran, tentu kita tidak akan menekankan cara pandang universal dan menotalitaskan suatu gejala agar anak-anak mudah memahami, agar anak didik memiliki ukuran dan patokan dalam menilai realitas kehidupanya. Anak didik harus mengenal alam yang sifatnya material (konkrit, objektif) dengan gejala-gejala yang universal. Anak didik harus mengenal bagaimana hubungan sosial berjalan dan apakah hubungan-hubungan itu sudah sesuuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan adalah patokan dan dapat diukur, hidup tidak mengalir seperti kotoran manusia di sungai yang kotor yang membuat orang bebas mengikutinya. Dengan percaya kebenaran, generasi kita tahu mana yang salah dan tahu bagaimana yang salah dan tidak manusiawi harus diubah.
Tujuan pendidikan adalah agar generasi kita mampu mengenai, mempelajari kenyataan ini, dan mampu mengubahnya. Tanpa pengetahuan yang objektif berarti akan terjadimanipulasi terhadap realitas. Tanpa itu yang akan lahir adalah generasi cuek, permisif,malas dan mengikutimaknanya sendiri. Padahal otonomi makna adalah jitos karena tidak tercipta dengan sendirinya.

Postmodernisme memiliki asumsi yang hampir sama dengan pendidikan liberalis, yaitu menekankan individualisme dengan menganggap bahwa setiap individu memiliki makna yang berbeda-beda. Karenanya hal itu membawa konsekwensi dalam dunia pendidikan antara lain :
a. Seluruh kegiatan belajar mengajar bersifat relatif. Pengalaman personal melahirkan pengetahuan personal, dan seluruh pengetahuan dengan demikian merupakan keluaran dari pengalaman/perilaku personal sehubungan dengan sejumlah kondisi objektif tertentu. Inilah prinsip relativitasme psikologis.

b. Begitu subjektivitas (yakni sebuah rasa kesadaran personal yang diniatkan, yang semakin berkembang ke arah sebuah sistem diri yang mekar secara penuh atau disebut juga kepribadian), meuncul dari proses-proses perkembangan personal, seluruh tindakan belajar yang punya arti penting cenderung untuk bersifat subjektif. Artinya ia sebagian besar diatur oleh yang volisional dan karenanya merupakan perhatian yang bersifat pilih-pilih atau selektif (Landasan subjektivisme).

c. Hampir mirip kalangan eksistesialis, subjektivitas bertindak sesuai dengan kehendak (dengan mencari perujudan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran personal). Kehendak itu (dalam keadaan apapun) berfungsi melalui pilihan, yakni identifikasi daya tangkap tentang makna tertentu di antara makna yang secara hipotesis memiliki kemungkinan di dalam keadaan-keadaan itu.

d. Secara umum individu yang secara eksistensial otentik adalah orang yang bernafsu memiliki komitmen terhadap sebuah sistim nilai (nilai/kehendak) yang dirumuskan dengan baik dan yang secara kognitif memiliki perlengkapan. Disisi lain kaum eksistensialis tampaknya secara mendasar terserap dalam sebuah gaya hidup yang mana individu didorong untuk memperdalam konflik dengan cara menekankan kondisi-kondisi-keadaan yang terang/jernih secara eksistensialis, komitmen terhadap penyelesaian aktif atas persoalan-persoalan yang besar dan luas serta intelektualitas yang dipandang sebagai hal-hal yang perlu bagi penciptaan sekaligus penyelesaian masalah ketidak-bermaknaan.

e. Kaum postmodernisme sangat peduli pada problem-problem dan pemecahan masalah. Namun mereka lebih condong melihat problem-problem sebagai kesempatan-kesempatan untuk menjadi sepenuhnya hidup(yakni untuk menjadi sadar secara aktif), dan bukan sebagai kesulitan-kesulitan sementara yang ditaklukan.

Postmodernisme menginginkan proses pendidikan yang menyenangkan dan membebaskan. Akan tetapi pembebasan bukanlah cita-cita dari proses pendidikan yang dijalankan secara terencana, komprehensif, dan holistik sebagai upaya yang bertujuan mengarahkan proses pendidikan sebagai pencerahan dan penyadaran agar peserta didik dan seluruh elemen pembelajaran (termasuk guru) dapat diarahkan pada perjuangan yang lebih nasionalistik dan melawan kontradiksi pokok yang menjadi pembelenggu kehidupan manusia. Hal ini karena postmodernisme adalah filsafat yang tidak menyukai totalitas dan gerakan besar untuk menghadapi persoalan besar.

Cara pandang postmodernisme terhadap tujuan pendidikan adalah bahwa tujuan pendidikan bukanlah mengubah realitas, melainkan mencari makna atau mengubah makna tiap-tiap murid, mungkin juga guru. Padahal, kita tahu makna yang dianggap menyenangkan atau baik bagi murid belum tentu hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan. Misalnya, murid sangat merasakan makna hidup ketika dia menghindar dari jam pelajaran bahasa Inggris karena selain gurunya menjengkelkan perlajaran ini juga dianggap paling sulit. Bukankah makna semacam ini bukan hanya harus dijauhkan dari murid tersebut, melainkan juga harus dienyahkan dari dunia pendidikan.

Relevansi kririk kultural postmodernisme terhadap pendidikan juga membawa dampak terhadap munculnya kesadaran akan keanegaraman budaya yang berkembang dalam masyarakat dan satuan pendidikan (sekolah) sebab peserta didik yang hadir disekolah merupakan perwakilan dari masyarakat masa depan dan sekolah sendiri merupakan miniatur dari lingkungan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus mengakomdir kepentingan perbedaan budaya sebab budaya yang bervariasi bisa melahirkan situasi baru terhadap kerukunan kehidupan peserta didik bilan dikelola dengan baik. Sehingga munculnya kritik kultur postmodernisme telah memberikan nuasan baru bagi berkembangnya saling memahami keberagaman antara peserta didik di sekolah dan di lingkungan masyarakat.

Salah satu yang sedang berkembang sekarang ini dan ruang pendidikan kita adalah munculnya konsep pendidikan multikultural yang dapat dikatakan reaksi atau kritik terhadap situasi dan kondisi keberagaman yang belum sepenuhnya diterima sebagai sesuatu yang dapat memberikan atmosfir kebebasan bagi peserta didik tanpa dibatasai oleh budaya yang berbeda satu dengan lainnya.

Diskursus postmodernis menyatakan bahwa identitas nasional tak dapat lagi ditulis melalui kacamata keseragaman budaya atau pemaksaan lewat diskursus asimilasi. Suatu budaya postmodernis telah muncul dan ditandai oleh kekhususan, perbedaan, kemajemukadan narasi plural. Konsekwensi dari penolakan atas pemaksaan Grand Narative dalah penerimaan multikulturalisme (Sastrapratedja, 2009).

Menurut Sonia Nieto dalam Sastrapratedja (2009 : 14) menyebutkan ada enam aspek critical multicultural education (disebut critical karena multikulturalisme bukanlah multikulturalisme yang tertutup tetapi terbuka bagi kritik dan transformasi.

Enam aspek critical multicultural educatian antara lain :
Pertama : Pendidikan multikulturalisme kritis mengakui budaya siswa tanpa menganggap budaya itu sendiri statis. Budaya siswa tidak hanya diakui tetapi mendapat tempat pembahasan dalam kurikulm dan diperkaya dengan pertemuan dengan budaya lainnya atau dengan dunia diluar pengalamannya dengan demikian pedagogi menjadi pedagogi yang liberatif dan transformatif.

Kedua : Pendidikan multikulturalisme kritis menantang pengetahuan hegemonik. Suatu perspektif multikultural yang kritis menuntut bahwa semua pengetahuan diajarkan secara kritis termasuk pengetahuan resmi.

Ketiga : Pendidikan multikulturalisme kritis menuntut refleksi atas pedagogi. Pendidikan multikultural memberikan tantangan bagi guru untuk terus menerus memikirkan kembali apa dan bagaimana yang diajarkan serta situasi macam apa yang diciptakannya. Siswa harus merasa diperhatikan dan dihargai. Pedagogi harus menjadi inovatif dan efektif. Tetapi untukmenjadi efektif juga harus manusiawi. Mengajar nilai-nilai demokratis tidak secara diktatorial, melainkan harus cara demokrasi pula. Mengajarkan nilai-nilai manusiawi hanya efektif kalau dilakukan secara manusiawi pula.

Keempat : Pendidikan multikulturalisme kritis mengajarkan bagaimana membangun rasa harga diri. Tetapi rasa harga diri harus dibangun dalam konteks relasi dengan berbagai kelompoklainnya harga diri takbisa dibangun dengan merendahkan orang lain.

Kelima : Pendidikan multikulturalisme kritis mendorong kebebasan untuk membahas dan mempelajari isu-isu yang kontroversial. Dengan demikian pendidikan multikultural mengaitkan pembelajaran dengan demokrasi.tidak berarti semua masalah bisa dipecahkan tetapi semua berusaha untuk memahami masalah.

Keenam : Pendidikan multikultural bukanlah panacea yaitu obat yang menyelesaikan semua masalah. Akan tetapi pendidikan multikultural dapat menjanjikan transformasi masa depan, keadilan dan persamaan bagi semua kelompok sosial dan budaya.

Diskursus postmodernis adalah suatu refleksi intelektual atas hakiki dan batas modernitas barat. Disamping itu postmodernitas terkait pula dengan globalisasi yang melahirkan budaya hibrida, berkat keterbukaan dan komunikasi antar budaya, pada gilirannya budaya hibrida ini akan melahirkan identitas yang tidak permanen, tetapi terus menerus dikonstruksikan. Oleh karena itu pendidikan haruslah menjadi border intellectuals yang dapat melalang buana, melintasi batas-batas komunitas yang berbeda dan bekerjasama dengan kelompok yang berbeda.

Dengan demikian pendidik juga dapat melayani kaum muda perbatasan yang sedang membangun identitasnya dalam interaksi dengan berbagai kelompok dan budaya yang berbeda. Dalam situasi budaya ini dituntut pedagogis transformatif atau pedagogi kritis yang pada intinya menyatakan bahwa proses pembelajaran menuntut baik pendidik maupun peserta didik untukbelajar to think outside the box dan to live outside the box. Hal ini diperlukan lebih-lebih karena perkembangan dunia kita bukanlah perkembangan yang linier, progresif tetapi perkembangan yang penuh ketidakpastian.

Kehadiran postmodernisme membawa dampak positif yang besar dimana setiap individu memiliki makna-makna tersendiri sesuai dengan hakikatnya dan diberikannya kebebasan individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hakikatnya pula.

Sumber: nurilfurkan
Foto: mial

Sempat Putus Sekolah, Pelajar SMKN 3 Sumbawa Tembus Nasional


Fahri Diansyaputra berhasil mewakili NTB dalam program Siswa Mengenal Nusantara (SMN). Siswa SMK Negeri 3 Sumbawa ini bergabung dengan peserta lainnya asal Sumbawa akan bertolak ke Jambi, 18 Agustus mendatang. Sebelumnya, jebolan program PPA PKH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) ini lulus seleksi di Mataram, 26 Juli lalu. Fahri bersaing dengan 51 peserta dari NTB dan berhasil menjadi salah satu dari 20 orang yang lolos mewakili NTB di tingkat nasional.

Ditemui belum lama ini, Fahri menjelaskan, program SMN ini berbeda dengan OSN ataupun O2SN. Program tersebut lebih mirip seperti program duta wisata. Dalam pelaksanaannya, kemampuan peserta tentang kedaerahan diuji, mulai dari pemahaman budaya, tradisi, hingga makanan khas di NTB. “Tesnya meliputi  pengetahuan umum seperti siapa nama lengkap presiden, nama lengkap Gubernur NTB dan lain-lain. Kita juga ditanya tentang budaya, tradisi, destinasi wisata sampai makanan khas di NTB,” ungkap remaja kelahiran Brang Pelat, 16 Oktober 1999 ini.

Bungsu dua bersaudara putra Brahima Muhammad (Alm) dan Sundari ini menambahkan, di tingkat nasional nanti kemampuan peserta tidak lagi diuji melainkan mempelajari budaya, tradisi, makanan khas hingga destinasi wisata Jambi. Apa yang dinilai positif di Jambi diharapkan dapat diterapkan di Sumbawa minimal diri dan lingkungannya.

Kepala SMKN 3 Sumbawa, Dra Sri Hartini Marga mengaku bangga dengan anak didiknya ini. Betapa tidak, latar belakang Fahri adalah peserta program PPA PKH. Program tersebut merupakan program Kemenakertrans, dalam rangka mengurangi pekerja anak untuk mendukung program keluarga harapan. Sasaran program tersebut adalah anak-anak putus sekolah. Mereka yang lulus program ini bisa melanjutkan pendidikan di sekolah formal. Setelah Fahri melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Sumbawa, prestasinya justru lebih menonjol dari sebagian siswa lainnya. “Saya bangga, Fahri sempat putus sekolah karena tidak ada biaya. Sekarang dia ke nasional untuk ikut program Siswa Mengenal Nusantara,” ucapnya, seraya mengaku memberikan hadiah khusus kepada Fahri yakni sepatu baru. Pemberian hadiah ini sudah yang kedua kalinya karena sebelumnya Fahri keluar sebagai bintang kelas, sekarang karena lolos program siswa mengenal nusantara. “Kalau berprestasi lagi, kami akan memberikan hadiah untuk ketiga kalinya,” demikian Kepsek low profil ini.

Sumber: samawarea

IGI Dukung Pernyataan Bupati Soal Pendidikan Gratis


Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin beberapa waktu lalu mengatakan, sekolah gratis cenderung membuat siswa malas sekolah. Pernyataan itu didukung Ketua Ikatan Guru Indonesi (IGI) Dompu, Bambang Hermanto SPd MBA.

Dia menilai, apa yang disampaikan Bupati tersebut sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena menurut dia, semenjak diberlakukannya pendidikan gratis, siswa cenderung acuh tak acuh terhadap pendidikan. “Kita sangat apresiasi pandangan pak Bupati. Itu semua sesuai dengan kenyataan yang ada,” kata Bambang.

Kondisi itu lanjut dia, akan jauh berbeda jika ada biaya yang ditanggung wali murid. Sebab pendidikan yang dibayar mahal dinilai akan jauh lebih berkualitas dibanding pendidikan gratis. “Kita bisa lihat kualitas sekolah swasta di kota besar. Kualitas seperti itu hanya bisa didapat dengan biaya mahal,” ujarnya.

Dengan diberlakukannya pendidikan gratis kata dia, tanggungjawab orangtua terhadap pendidikan anak tidak ada. Terutama kaitannya dengan pembiayaan. “Kalau kondisinya seperti ini, otomatis perhatian orangtua terhadap pendidikan anak akan menurun. Sebab tidak dibebani oleh biaya pendidikannya,” kata dia.

Ketua MKKS SMA se Kabupaten Dompu ini menilai, lumrahnya pendidikan gratis hanya diperuntukan bagi anak-anak yang kurang mampu dari segi ekonomi. Bukan diberlakukan secara merata seperti saat ini. “Kalau penerapannya seperti itu, saya yakin kualitas pendidikan kita akan lebih baik,” pungkasnya.

Sumber: dompubicara

Ibu Nutfah: Guru Sukarela yang Berfikir Keras tentang Pemerataan Pendidikan (di Kecamatan Parado, Bima, NTB)


Paradowane adalah desa pertama yang akan kalian temui jika mengunjungi kecamatan Parado, kecamatan terkecil dan terpencil di tengah bukit berhutan. Awalnya, tak banyak orang yang tahu kecamatan kecil ini. Kecamatan yang hanya terdiri dari 5 desa ini memang salah satu kecamatan paling kecil dan terpencil di kabupaten Bima. Meskipun waktu tempuh yang dibutuhkan untuk bepergian menuju dari kecamatan kami hanya 2 jam perjalanan, masih banyak warga kota bima yang belum ngeh dimana kecamatan ini berada. Namun, kecamatan kami memiliki denyut kehidupannya sendiri. Meskipun terbilang terpencil, kalian bisa menemukan jajanan apa saja disana, lumbung padinya pun juga penuh sesak dengan padi dan beras yang baru saja digiling. Istimewa.

Jumlah Guru di kecamatan Parado tiap tahun makin bertambah. Hal ini dikarenakan minat pemuda-pemudinya untuk melnjutkan kuliah ke STKIP jurusan kependidikan makin tinggi. Jika ditanya kenapa memilih jurusan kependidikan, mereka akan menjawab ingin menjadi guru dan mengabdi di desa mereka. Sekali lagi, Istimewa.

Berbicara tentang guru, kita tak selalu mengecam tingkat keadiran guru yang rendah, kemampuan mengajarnya yang jelek, atau attitude kasar mereka. Di desa terpencil ini, dalam segala keterbatasan, saya masih menemukan sosok-sosok guru yang selalu berfikir untuk kemajuan pendidikan. Tak peduli status PNS masih jauh dari genggaman. Karena mengajar tak terhalang oleh status, begitulah pemahaman sebagian dari mereka.

Salah satu guru yang menarik perhatian saya dan PM-PM pendahulu saya adalah Ibu Nutfah. Ibu Nutfah dengan segala kesederhanaannya, Ibu Nutfah yang tak pernah marah dan berlaku kasar kepada siswanya, Ibu Nutfah yang selalu sabar, Ibu nutfah yang sukarela mengajar sesuai dengan statusnya guru sukarela, Ibu Nutfah yang selalu berusaha untuk mengajar dengan kreatif dan membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Ibu Nutfah yang menjadi pelopor Duta Keselamatan kami di jalan. Ibu Nutfah yang disayangi oleh anak-anak.

Tidak hanya itu, Ibu Nutfah sekali pernah mencetuskan ide briliannya. Ibu Nutfah prihatin dengan kondisi pendidikan di sekolah kami dimana kami memiliki guru yang banyak namun ada beberapa kekurangan disana sini. Namun, ia lebih prihatin dengan kondisi sekolah lain yang menurutnya ‘tidak kebagian PM’ (emangnya PM sembako bu??dibagi-bagi..). Saya pun memancing ibu nutfah untuk mencarikan solusi dari ‘kecemburuan’ sekolah-sekolah yang tidak mendapatakan PM. Akhirnya, setelah berfikir lama beliau berpendapat bahwa perlu adanya pemerataan efek PM disemua sekolah. Caranya, dengan adanya safari pendidikan, dimana guru-guru di sekolah PM harus membagikan ilmu yang mereka ambil dari PM dari segi pengajaran kreatif dan lain-lain. Ibu Nutfah berpendapat bahwa perlu ada wadah untuk memfasilitasi kebutuhan semua sekolah di kecamatan Parado, termasuk pemerataan informasi-informasi lomba yang kerap kali datang terlambat ke kecamatan kami.

Ibu Nutfah kemudian mengajak saya ke Lere, desa paling ujung selatan kecamatan Parado. Kami pergi kesana berjagijug ria, karena jalannya rusak. Disana ibu Nutfah menunjukkan kepada saya bahwa sekolah itu kekurangan buku, guru-gurunya kekurangan semangat dan anak-anaknya kekuangan wawasan, bahkan hanya tentang Indonesia. Prihatin, Ibu Nutfah meminta saya untuk menyalurkan buku-buku yang dikirim Penyala ke Lere karena buku yang kami diterima di sekolah kami dianggap cukup. Saatnya untuk berbagi ke yang lain. Takjub, itulah yang saya rasakan saat mencerna ide ibu Nutfah yang selalu ingin semua sekolah mendapatkan hak yang sama bahkan dalam segala keterbatasan.

Tak hanya ke Lere, bulan-bulan  berikutnya kami mengunjungi dusun woro, sebuah dusun di desa Paradowane. Meskipun merupakan bagian dari desa Paradowane, Woro terletak jauuuh di balik bukit yang membatasi desa dan dusun ini. Enam jam perjalanan jalan setapak kami tempuh (lihat juga: 6 Jam Perjalanan melewati 15 Sungai ke Dusun Woro). Di woro, boro-boro ada sinyal, listrik saja masih malu-malu masuk desa ini. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang menjadi andalan warga pun sudah rusak. Hasilnya, malam begitu sepi disana, tiwara listrik labo sinyal. Di sekolah pun, hanya satu guru yang paling setia mengajar anak-anak, namanya ibu Tamu. Ibu Tamu adalah satu dari dua guru SDN iNpres Woro yang menetap di dusun itu. Tak banyak guru yang hadir ketika kami berkunjung, hanya ibu Tamu seorang (tak banyak, memang). Ibu Nutfah langsung mengajar anak-anak woro yang mayoritas tak fasih Bahasa Indonesia. Meskipun menempuh 6 jam perjalanan, saya sama sekali yak melihat gurat kelelahan di wajah Ibu Nutfah. Ketika perjalanan pulang, ibu Nutfah berkata, “Ibu rika, pai (coba) saya bisa sebulan sekali nanti ke Woro ya. Kasihan si anak-anak disini..”. Ketika kam mengunjungi Woro, itu adalah bulan-bulan terakhir penugasan saya sebagai PM, tentunya saya akan meminta PM selanjutnya untuk menagih janji ibu Nutfah itu.

Akhirnya, bersama pak Syahru (local champion lainnya), Ibu Nutfah mengajak beberapa guru yang satu visi untuk bergabung dalam Forum Peduli Pendidikan Parado yang bertujuan untuk meratakan pendidikan di penjuru kecamatan Parado. Saya pun iseng berceletuk, “Forum itu cenderung diam dan mandek ibu, gimana kalau kita ganti menjadi Gerakan?”. Akhirnya terbentuklah gerakan kecil ini, Gerakan Peduli Pendidikan Parado. Tak banyak yang diajak ibu Nutfah dan Pak Syahrul. Pak Syahrul berdalih, “Tidak masalah sedikit, yang penting bisa dikelola dengan baik.” Saya jadi ingat kata-kata Pak Anies ketika beliau tampil di TEDx. Saya curiga, jangan-jangan si bapak Syahrul ngefans juga sama Pak Anies?haha.

Meskipun inisiasi ini muncul ketika tugas saya nyaris purna, namun saya bangga karena adanya inisiasi dari aktor lokal penggerak roda pendidikan Parado. Akhirnya permasalahan pendidikan di kecamatan terpencil ini pun telah menjadi PR bersama-sama. Hal ini sesuai dengan filosofi kami di Gerakan Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar hadir ke desa-desa terpencil bukan untuk serta merta menyelesaikan semua permasalahan pendidikan disana, kami hadir untuk mengajak semuanya turun tangan dan bersama-sama BERGERAK meluruskan benang yang terlanjur kusut untuk kemudian ditenun bersama membentuk TENUN KEBANGSAAN yang indah. Jika semua turun tangan membenahi pendidikan bangsa, kami yakin suatu saat nanti kita bisa menatap wajah pendidikan Indonesia dengan penuh kebanggaan.

Sumber: indonesiamengajar

Potret Masyarakat Sumbawa: Antara Kemarin, Hari Ini, dan Esok


Memandang Bijak tentang Etos Budaya
Opini Mahfud yang dimuat dalam harian Gaung NTB secara bersambung dari tanggal 27-28 Februari 2008 lalu menarik untuk saya tanggapi. Dalam tulisannya Mahfud rupanya mencoba untuk memberikan hipotesa tentang watak khas masyarakat Sumbawa yang dalam kesimpulannya bahwa masyarakat Sumbawa adalah masyarakat yang memiliki semangat kerja rendah dan gengsi tinggi. Mahfud mengambil hipotesa ini dari beberapa fakta sosial yang terjadi di antaranya mengenai petani sumbawa yang pasrah pada nasib, perilaku remaja yang hedonis, dan TKW yang setelah kembali ke tanah air justru memiliki pola hidup baru yang konsumerisme-materialistis.

Membedah masalah persoalan etos budaya atau mentalitas orang Sumbawa tidak boleh kita analisa hanya dengan menggunakan pisau analisis C. Kluckhon. Pemahaman ini disebabkan konteks dan situasi lokal masyarakat Sumbawa berbeda dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pendekatan pemahaman tentang masyarakat Sumbawa mestinya bersifat holistik.

Suatu etos budaya atau mentalitas tidak dapat disimpulkan dengan hanya bertolak dari pandangan hidup itu baik, hidup itu buruk, ataupun hakekat karya untuk hidup dan hakekat karya untuk kedudukan/kehormatan. Jika hanya bertolak dari pandangan dan hakekat hidup, takutnya akan terjadi distorsi makna dari setiap gejala dan fakta sosial. Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan, tidak lain agar setiap orang yang membaca opini dari Mahfud tidak salah dalam menafsirkan, sehingga akan muncul kesan tentang masyarakat Sumbawa yang keliru atau tidak pas dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Bagaimanapun juga fakta sosial seperti sikap hidup petani yang berserah pada nasib, remaja yang hedonis, dan mantan TKW yang konsumerisme-materialis ternyata tidak hanya ada pada masyarakat Sumbawa, melainkan juga terdapat di semua daerah di Indonesia. Perlu juga dipahami bahwa secara kuantitatif angota struktur masyarakat yang diungkapkan oleh Mahfud tidaklah dapat merepresentasikan secara keseluruhan masyarakat Sumbawa. Harus ada pendekatan ilmiah untuk dapat menggeneralisir etos budaya atau mentalitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan itikad baik, penulis mencoba untuk mendudukkan persoalan pada proporsi yang sebenarnya melalui tulisan ini.

Apakah yang Sebenarnya Terjadi dengan Masyarakat Sumbawa
Berbicara tentang watak khas masyarakat sumbawa sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahfud bukannya tidak benar sama sekali. Hal-hal yang dikemukakannya banyak yang benar dan tidak terbantahkan—sebagaimana adagium yang kita kenal “kangila rara kagampang bola”—katanya orang sumbawa malu dikatakan sebagai orang yang miskin, meski hidup susah yang penting gaya. Walaupun demikian, tidak serta merta kemudian hal tersebut dapat kita jadikan sebagai generalisir tentang watak khas masyarakat Sumbawa. Ibarat dokter yang mendiagnosa pasien tidak hanya dilihat dari simtom-simtom yang tampak dari luar namun juga harus diperiksa lebih dalam bahkan melalui proses uji laboratorium.

Beberapa waktu yang lalu penulis berdiskusi dengan teman-teman dari kampus STKIP Hamzanwadi. Dalam perbincangan itu muncul pertanyaan “Benarkah masyarakat Sumbawa memiliki semangat kerja yang rendah dan gengsi?”. Dari perbicangan diskusi itu penulis menarik simpulan bahwa masyarakat Sumbawa baik generasi tua, remaja, wanita, kepala rumah tangga, dan sebagainya ternyata tidaklah seperti apa yang diungkapkan oleh Mahfud tersebut. Sebagian besar struktur masyarakat Sumbawa itu adalah petani yang rajin, ulet, tabah menghadapi tantangan, menghargai nilai-nilai susila, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Sepertinya Mahfud lupa bahwa memberikan contoh tentang petani Sumbawa yang memiliki pandangan hidup berserah kepada nasib kuranglah tepat, sebab pandangan hidup yang demikian hanya sebagian kecil dari komunitas petani yang tersebar luas di Sumbawa. Petani lain belum tentu menerima pandangan hidup yang demikian atau mempunyai pandangan hidup yang berbeda. Di daerah seperti kecamatan Moyo Utara, sebagai salah satu contoh, petani di sini bisa memanfaatkan lahan sepanjang musim tanpa harus menganggur dan memang hidup itu dipandang sebagai sebuah tantangan dan perjuangan agar dapat memperoleh kebahagiaan rohani dan jasmani. Di tempat ini tiap tahun banyak petani yang sukses panennya dan bahkan mampu naik Haji dengan hasil panen.

Adapun contoh tentang para remaja atau pemuda juga tidak pas, sebagaimana yang kita ketahui geliat aktivitas dalam keagamaan dan organisasi baik itu ormas, NGO, dan partai politik tidak dapat kita bantah kan. Justru para remaja atau pemuda inilah yang kemudian menjadi pionier dan motor penggerak organisasi.

Demikian juga dengan TKW yang pulang dari Luar Negeri, banyak di antara mereka yang sukses membangun usaha. Bahkan menjadi ‘juragan’ dalam bidang usaha seperti barang lipat, usaha ikan, ataupun pertanian. Hal ini didasarkan atas beberapa penelitian yang dilakukan oleh siswa SMAN 3 Sumbawa pada Bulan Desember 2007 lalu tentang “mobilitas sosial”. Dimana TKW yang sebelumnya sulit dalam berusaha, tetapi sukses ketika pulang dari luar negeri karena memiliki modal yang besar. Secara status pun mereka kini tidak dapat dipandang sebelah mata.

Pertanyaan berikutnya adalah apa yang sebenarnya terjadi dengan masyarakat sumbawa? Di sinilah sebenarnya konteks fakta sosial yang diungkapkan oleh Mahfud, mereka – petani, remaja, dan TKW – tidak lebih merupakan korban dari ketidaksiapan dalam menghadapi proses modernisasi. Mereka tidak mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dan perubahan zaman. Pada saat yang sama mereka ini dihadapkan pada dua nilai dan norma sekaligus yaitu tradisional dan modern. Dalam kebimbangannya menghadapi dua nilai dan norma ini mereka akan mengalami beberapa gejala di antaranya anomie, cultural shock, dan cultural lag.

Pertama, anomie merupakan Suatu kondisi ketika masyarakat kehilangan nilai dan pegangan hidup. Pada saat ini masyarakat bingung, apakah harus mempertahankan nilai-nilai tradisional ataukah mesti ikut dalam arus modernisasi. Kelompok masyarakat yang paling kebingungan adalah kelompok remaja yang secara sosial belum memiliki identitas yang mantap. Sehingga tidaklah mengherankan bila perilaku kelompok remaja semakin mengarah pada budaya hedonis-pragmatis seperti pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan minum-minuman keras.

Kedua, cultural shock yaitu suatu keadaan ketika masyarakat tidak siap menghadapi proses masuknya unsur-unsur kebudayaan baru yang kemudian berakibat pada hilangnya orientasi dan munculnya frustasi. Banyak kita temukan para petani yang terlibat dengan rentenir karena sulitnya menghadapi beratnya tantangan hidup dan kemudian berujung pada praktek-praktek penyimpangan sosial seperti kriminalitas. Atau juga para TKW kita yang berangkat ke luar negeri dengan keinginan agar mendapatkan penghasilan yang banyak dalam waktu yang singkat, sehingga pada saat pulang tidak hanya membawa uang tetapi juga membawa pola hidup yang ditiru dari negeri asal bekerja.

Ketiga, cultural lag merupakan kenyataan dimana unsur-unsur globalisasi tidak terjadi secara serempak. Di satu daerah masyarakat siap menerima perubahan tetapi di daerah lain belum siap, akhirnya yang terjadi adalah ketimpangan budaya. Sebagai contoh, kegagalan mekanisme pertanian rakyat di beberapa desa di Sumbawa karena banyak petani yang tidak siap menerima unsur-unsur tekhnologi modern yang rumit pemeliharaan dan mahal harganya.

Ketidaksiapan masyarakat Sumbawa dalam menghadapi gencarnya modernisasi dan sulitnya tantangan kehidupan ini juga berakar dari sosio cultural masyarakat Sumbawa yang termanjakan oleh alam. Banyak program-program pemerintah akhirnya gagal karena tidak sesuai dengan akar sosio cultural masyarakat. Kebijakan-kebijakan pembangunan seringkali berrsifat top down hanya mementingkan aspek kuantitas bukan kualitas. Misalkan saja, program peternakan sapi yang mensyaratkan adanya kandang. Bagi masyarakat Sumbawa yang sudah terbiasa dengan alam, proses beternak dengan sistem kandang adalah hal yang berada di luar kebiasaan masyarakat. Masyarakat Sumbawa lebih nyaman beternak dengan sistem bebas di alam. Akhirnya, karena pemerintah mengharuskan adanya sistem kandang, program peternakan mengalami banyak kendala dan bahkan berujung pada kegagalan. Mau tidak mau itulah kenyataan yang terjadi.

Di ranah social Human Development Index (HDI) masyarakat Sumbawa jauh dibawah rata-rata dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata adalah lulusan SD dan SLTP. Adalah ironis memang disatu kemajuan yang ditunjukkan dengan program pembangunan yang demikian gencar namun tidak dibarengi dengan upaya pencerdasan dan pencerahan masyarakat. Maka tidaklah heran masyarakat mengalami frustasi dan kehilangan orientasi untuk dapat menghadapi tantangan masa depan. Masyarakat kini cenderung menyukai yang instant tanpa harus bekerja dengan keras dan maksimal. Fenomena meningkatnya buruh migrant mengaduh nasib ke luar negeri adalah gejala dari sulitnya himpitan ekonomi masyarakat.

Quo Vadis Masa Depan Masyarakat Sumbawa
Fakta-fakta social di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika program pembangunan yang bercirikan modernisasi tanpa memperhatikan akar sosio-kultural masyarakat Sumbawa pada ujungnya akan melahirkan permasalahan baru.

Oleh karena itu dibutuhkan peran vital dari semua pihak baik itu pemerintah, ormas, NGO, maupun Partai Poltik. Perlu ada upaya sistemik bersama dalam melakukan gerakan penyadaran dan pencerdasan masyarakat. Pemerintah tidak boleh berpangku tangan atas permasalahan ini sebagaimana komitmen ketika kampanye dulu. Pemerintah daerah harus dapat memenuhi ekspektasi masyarakat akan hidup yang adil dan sejahtera.

Tidak perlu program yang muluk-muluk tetapi kurang dirasakan oleh masyarakat. Cukup dengan memberikan pendidikan gratis 12 tahun dan pelayanan kesehatan gratis berkualitas. Bukanlah hal yang sulit bila political will dari pemerintah itu kuat. Kita butuh pemimpin yang bermental “Castro” -- pemimpin Kuba -- yang berani melakukan apa saja untuk rakyatnya, bukan pemimpin yang bermental “tempe” berkacamata kuda—meminjam istilahnya Mochtar Lubis—yang hanya tunduk pada sistem kapitalisme.

Demikian juga dengan NGO, Ormas, atau Partai Politik jangan memanfaatkan rakyat sebagai common issue yang bersifat profit oriented bagi pribadi dan kelompoknya. Akan tetapi, cobalah berbuat yang terbaik bagi masyarakat Sumbawa melalui program-program yang menyentuh akar sosio-kultural masyarakat.

Masa depan sumbawa tergantung dari kebijaksanaan yang kita lakukan pada saat ini. Sebab gagal dalam merencanakan sama halnya merencanakan kegagalan. Mimpi hari kemarin adalah kenyataan pada hari ini. Dan mimpi hari ini adalah kenyataan pada esok hari.

Penulis : Bambang Wahyudi, S.Pd
Sumber : gaungntb
Foto: sman3sumbawabesar.sch.id